JAKARTA – Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, menegaskan komitmennya untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove. Upaya tersebut menjadi salah satu prioritas setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Satyawan mengatakan, pengelolaan gambut perlu diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau panjang. Terlebih, kondisi cuaca ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Niño dapat meningkatkan risiko kebakaran di kawasan gambut.
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut agar kebakaran dapat ditekan dan tidak berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat maupun kesehatan.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” kata Satyawan.
Selain mencegah karhutla, BPGMN juga memiliki tugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor lainnya.
Satyawan menekankan bahwa upaya pemulihan ekosistem harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Pemanfaatan sains dan teknologi juga menjadi bagian penting, termasuk melalui pemodelan kondisi kekeringan dan pemetaan wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.
BPGMN akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, hingga pengelolaan mangrove. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai kondisi setiap wilayah.
Ia menjelaskan, keberhasilan program pengelolaan gambut tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan pemulihan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran berulang di kawasan yang sebelumnya pernah terbakar.
“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) tentu juga akan kita petakan nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam upaya penanganan karhutla. Menurutnya, BPGMN merupakan salah satu dari sejumlah entitas yang memiliki peran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga koordinasi lintas sektor perlu diperkuat.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertugas untuk menangani karhutla,” kata Sriyanto.
Ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini dan identifikasi permasalahan di lapangan. Data yang diperoleh perlu dianalisis untuk mengetahui hubungan antarindikator, memperkirakan potensi risiko, serta menentukan langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan adalah kondisi permukaan air gambut. Pemantauan terhadap kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan terukur.
Sriyanto mencontohkan, apabila permukaan air gambut berada di bawah ambang 40 sentimeter, langkah penanganan perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran.
“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” jelasnya.
Dengan penguatan pengelolaan gambut, pemulihan mangrove, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antarlembaga, BPGMN diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
