Desember 16, 2025
PRI.COM- LAMONGAN – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan (FEB UNISLA) menggelar Seminar Legislasi bertajuk “Menguatkan Peran Legislasi dengan Mewujudkan Kebijakan yang Berkeadilan”, Senin (15/12/2025). Kegiatan yang diikuti 95 mahasiswa tersebut berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari peserta.
Seminar menghadirkan Ahmad Umar Buwang, S.H., yang memaparkan pentingnya peran lembaga egislasi dalam merumuskan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa legislasi tidak hanya menghasilkan aturan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, dan lindungi hak asasi manusia.
Dekan FEB UNISLA, Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., MSE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen fakultas dalam membangun kesadaran intelektual mahasiswa. enurutnya, pemahaman yang baik mengenai proses legislasi akan mendorong mahasiswa menjadi aktor yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan publik.
“Legislasi yang berkeadilan akan membentuk karakter mahasiswa yang kritis, beretika, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan visi FEB UNISLA untuk mencetak lulusan yang unggul secara akademik sekaligus peka terhadap persoalan sosial,” ujar Dr. Abid.
Melalui seminar ini, peserta diajak memahami bahwa legislasi merupakan ruang perjuangan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa. Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap isu kebijakan publik dan peran lembaga legislatif.
DPM FEB UNISLA menilai kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa mengenai pentingnya legislasi dalam membentuk kebijakan yang demokratis dan berpihak pada masyarakat. Mereka berharap seminar serupa dapat terus digelar sebagai wadah edukasi politik dan hukum bagi mahasiswa.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, FEB UNISLA kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi legislasi di kalangan mahasiswa sebagai bekal menghadapi dinamika kebijakan publik di masa mendatang. [NH]
