INFOBERITANEWS.COM
BANDAR LAMPUNG – Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Proyek (Formaki) Lampung mendesak mengaudit dan memeriksa anggaran proyek Bangunan Dinding Penahan Sampah di TPA Bakung, Kota Bandar Lampung.
Pasalnya, proyek yang dibiayai APBD Pemkot Bandar Lampung tahun anggaran 2024 senilai Rp4,5 milyar ditengarai hasilnya diduga tidak sesuai dengan nilai kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandar Lampung dengan CV. Naufal Berkarya selaku kontraktor pelaksana.
“Kami mendesak APH segera turun tangan melakukan audit investigasi dan pemeriksaan terhadap alokasi anggaran dan realisasi pekerjaan proyek tersebut” tutur Ketua LSM Formaki, Angga Wijaya, pada Senin (11/11/2024).
Dijelaskan Angga, bahwa bangunan Tembok beton setinggi 9 meter dengan panjang 30 meter yang dibangun untuk menahan sampah di TPA Bakung dinilai menggunakan anggaran yang terlalu besar dan diduga tidak sesuai dengan hasil fisiknya.
Selain itu, tembok penahan sampah yang dibangun sebagai pengganti tembok lama yang ambruk akibat tidak kuat menahan beban, sehingga menurut Angga jika dibuat sama berpotensi akan bernasib sama roboh kembali, terlebih tembok berbatasan dengan komplek perumahan.
“Semestinya dengan dana sebesar itu tidak lagi membuat seperti yang lama tidak memiliki kekuatan dan tanpa lapisan setruktur tambahan sebagai penahan atau penyangga” ujar Angga.
Diketahui, proyek yang selesai dibangun pada November 2024 ini dikerjakan oleh kontraktor CV. Naufal Berkarya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. M. Hasan No. 15/61, Kota Bandar Lampung dengan nilai kontrak Rp. 4.891.244.664,94.
“Jika dilihat dari hasilnya baik kualitas dan kuantitas kami menduga ada indikasi meraup keuntungan yang berlebihan” katanya.
Selain tanpa kontruksi penahan di bagian bawahnya, menurut angga pada bagian sambungan beton paling bawah terlihat ada potensi patahan yang rentan patah. “Dikhawatirkan fungsi ketahanan didinding tidak lama dan berpotensi mudah roboh” tutur Angga.
Menurutnya, anggaran 4,8 Milyar tersebut terlalu tinggi dan mengandung unsur kemahalan harga pekerjaan. “Tidak mencerminkan efesiensi anggaran” tandas Angga.
Untuk itu, ia meminta APH segera menyelamatkan uang rakyat yang digelontorkan untuk membangun proyek yang hasilnya diduga bakal mubazir tersebut.(WIRA)
